Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menjelaskan, bahkan juga minta warga yang telah telanjur pinjam ke pinjol ilegal untuk stop bayar angsuran walau ditagih sekalinya.

OJK Support Nasabah Pinjol Ilegal Tolak Bayar Utang Walau Ditagih

Tindakan aktor utang online atau pinjol ilegal dipandang semakin menggelisahkan warga. Berkaitan hal itu, pemerintahan memilih untuk kenakan pasal berlapis secara perdata atau pidana untuk beberapa aktor pinjol ilegal.

Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menjelaskan, bahkan juga minta warga yang telah telanjur pinjam ke pinjol ilegal untuk stop bayar angsuran walau ditagih sekalinya.

Menurut Mahfud MD, beberapa aktor pinjol ilegal itu akan dikenai sanksi hukuman atas perlakuan pemerasan, tindakan tidak membahagiakan, UU ITE, dan pelindungan customer.

Artikel Terkait :

Dalam pada itu, Ketua Satuan tugas Siaga Investasi Kewenangan Jasa Keuangan (SWI OJK), Tongam Lumban Tobing, memperjelas jika faksinya memberikan dukungan pengakuan yang dikatakan Mahfud MD berkaitan penampikan bayar angsuran utang ke pinjol ilegal.

“Jika pernyataan (pengakuan) Pak Menteri (Mahfud MD) jika warga tak perlu bayar (angsuran utang plus bunga) sebagai sisi dari pembasmian pinjol ilegal,” kata Tongam diambil dari tayangan Live Streaming Kompas TV, Kamis (21/10/2021).

Dia ngomong, pengakuan yang dikatakan Mahfud MD itu akan berpengaruh benar-benar luas dalam masyarakat, khususnya mereka yang telah telanjur berutang pada pinjol ilegal.

Menurut dia, operasional pinjol ilegal benar-benar tergantung pada putaran uang yang dipinjam oleh warga. Dengan penampikan masyarat bayar angsuran, maka tekan keuangan perusahaan pinjol ilegal.

“Jika imbas makin menyusutnya pinjol ilegal karena ada anggapan dari warga jika pinjam di situ tidak perlu bayar . Maka ini salah satunya langkah efisien,” terang Tongam.

Pengakuan Mahfud MD
Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, minta warga sebagai debitur utang online atau pinjol ilegal tidak perlu bayar angsuran dasar dan bunganya.

Ke warga yang menunggak utang ke pinjol ilegal, dia minta nasabah lebih bagus memberikan laporan ke polisi jika berasa ditagih.

“Oleh karenanya, anjuran atau pernyataan oleh pemerintahan yang didatangi OJK dan BI, stop penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” kata Mahfud MD.

“Ke mereka yang telah telanjur jadi korban pinjol ilegal, tidak boleh bayar. Jika ada yang tidak bayar, lalu mereka tidak terima, adukan ke Kantor Polisi paling dekat. Polisi akan memberi pelindungan,” katanya kembali.

Mahfud MD ngomong, pemerintahan akan pengenaan pasal berlapis secara perdata atau pidana untuk beberapa aktor pijol ilegal.

Menurut bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini, beberapa aktor itu akan dikenai sanksi hukuman atas perlakuan pemerasan, tindakan tidak membahagiakan, UU ITE, dan pelindungan customer.

Melapor polisi
Jika ada terjadi penagihan secara paksakan dibarengi teror atau gertakan, karena itu warga disuruh untuk memberikan laporan perlakuan itu ke Kepolisian di tempat.

Mahfud pastikan, beberapa faksi Kepolisian langsung akan memasifikasi pergerakan beberapa pinjol ilegal dan akan melakukan tindakan tegas.

“Kita barusan menyentuh peluang pemakaian Pasal 368 KUH Pidana yakni pemerasan. Lantas ada Pasal 335 KUH Pidana mengenai tindakan tidak membahagiakan yang dapat digunakan. Selanjutnya, Undang-undang Pelindungan Customer, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” kata Mahfud MD.

Dia memperjelas, jika pengakuannya itu dilemparkan untuk memberi dampak kapok pada aktor pinjol ilegal. Operasi pinjol ilegal sejauh ini tidak tercatat di Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) dan dipandang menggelisahkan.

Menurut Mahfud MD, pengusutan hukum pidana dan perdata ini cuman berlaku untuk beberapa aktor pinjol ilegal, kecuali perusahaan fintech (financial technology) peer to peer lending yang sudah mempunyai lisensi dari OJK atau pinjol legal.

“Sama ini karena itu kita memperjelas, kita cuman akan bertindak tegas pada pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol yang lain legal, telah berijin dan syah getho akan berkembang. Karena malah itu yang kita harap,” sebut ia.

Peroleh up-date informasi opsi dan breaking news tiap hari dari Kompas.com. Silahkan tergabung di Group Telegram “Kompas.com News Up-date”, triknya click link https://t.me/kompascomupdate, selanjutnya gabung. Anda harus install program Telegram lebih dahulu di handphone.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.